Kamis, 26 Juli 2012

0

Kata Gus Dur : Sejarah akan Membuktikan ?

  • Kamis, 26 Juli 2012
  • Admin



  • http://stat.ks.kidsklik.com/files/2009/12/gus-dur6.jpg

    Kata Gus Dur : Sejarah akan Membuktikan ?



    Pak Harto kan Pelupa (lupa diri dalam mencapai kekuasaan).

    Read more...
    0

    THE NEW RULES OF THE WORLD (KONSPIRASI DI INDONESIA)

  • Admin
  • http://i.ytimg.com/vi/X7Fbmy3V0hs/hqdefault.jpg















    Sebuah liputan khusus oleh John Pilger, seorang Australia yang Indonesialis.

    Video ini menunjukan betapa pemimpin bangsa ini tidak memiliki karakteristik setelah penggulingan presiden Soekarno Bangsa Indonesia tak lebih hanyalah bangsa yang Dipimpin para "pemimpin boneka".

    bukan tanpa alasan bangsa yang besar ini menjadi bangsa pengemis dengan hutang yang sangat besar. semuanya karena sebuah konspirasi Global oleh tangan - tangan Zionist Yahudi demi penguasaan dunia. dan indonesia adalah sebuah aset berharga untuk diperah kekayaan, di rusak Ideologinya, diperbudak masyarakatnya. dimulai dari gerakan 30 september, pengangkatan jendral suharto sampai kepada penguasaan industri Asing di Negara Terjawab dalam Video ini..
    Read more...
    0

    Buku Konspirasi SBY - Bakrie Penjawab Keadaan Negri ini

  • Admin
  • http://infokorupsi.com/datafile/id/images/korupsi/p4b790ecda1fc6_sby-aburizal.jpg

    “Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie” (Resensi Buku)



    Enam tahun sudah semburan panas lumpur Lapindo di Sidoarjo. Secara teknis, belum ada kemajuan yang berarti untuk menutup semburan lumpur ini, bahkan semakin luas wilayah yang terkenai dampak. Secara sosial-pun juga begitu. Ganti rugi yang terus dijanjikan oleh PT Lapindo Brantas Inc (LBI) melalui PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) juga tak kunjung jelas. Padahal korban Lapindo telah menderita cukup lama, bukan hanya karena tercerabut dari kebutuhan sosialnya tetapi juga aspek ekonominya.

    Semangat keprihatinan ini yang melandasi penulis Ali Azhar Akbar, menuliskan buku “Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie”. Mengingat karakteristik mayarakat kita yang meminjam istilah Ali Azhar bahwa masyarakat kita itu mudah lupa dan pemaaf, maka kehadiran buku ini tak hanya mengingatkan kembali masyarakat akan peristiwa Semburan Lumpur Lapindo dam dampaknya. Tetapi juga menyingkap adanya konspirasi atas penanganan lapindo termasuk adanya perampokan APBN yang dilakukan atas kerja sama korporat dengan birokrasi yang ia sebut dengan istilah kleptokorporatokrasi.

    Tulisan ini hasil riset penulis mulai tahun 2006 hingga 2010. Dalam buku setebal 449 halaman ini, Penulis banyak menyajikan data terkait dugaan adanya perampokan APBN tersebut.

    “Analisis buku ini menitik-beratkan pada proses pembuatan kebijakan dan siapa yang diuntungkan dari kebijakan menanggulangi semburan lumpur….entah sampai kapan penderitaan ini berakhir,” kata Ali Azhar (hal vii).

    Secara sengaja, pada bagian awal dari buku ini, penulis menyertakan transkrip rekaman percakapan antara SBY dan perwakilan warga korban Lumpur Lapindo yang berlangsung pada tanggal 24 Juni 2007 di kediaman Puri Cikeas. Pertemuan yang dimediasi oleh budayawan Emha Ainun Najib (Cak Nun) itu secara jelas mengindikasikan pengakuan presiden SBY sendiri bahwa sebelum mengambil keputusan hingga keluarnya Perpres No. 14/2007, ia telah melakukan negosiasi dengan PT. LBI. Suatu tindakan yang dianggap oleh penulis sebagai tidak patut dilakukan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan yang ikut mengurus secara langsung untuk membantu masalah yang dialami oleh sebuah perusahaan private. Bahkan, secara tegas ia mempertanyakan keabsahan Perpres tersebut dalam hubungannya dengan sistem hukum tata negara yang berlaku di negara ini.
    Dari transkrip percakapan inipun, diperoleh kesan bahwa sejak awal, SBY telah berusaha mengarahkan pada warga korban Lumpur Lapindo agar tidak menempuh jalur hukum. SBY meyakinkan warga bahwa bila jalur hukum yang akan ditempuh dipastikan akan membutuhkan proses yang lama dan ada kemungkinan semua proses ganti rugi akan dihentikan untuk sementara, sambil menunggu keputusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat. Sesuatu yang amat relevan dengan fakta di lapangan, bahwa kemudian kasus hukum Lumpur Lapindo secara tiba-tiba dihentikan, baik oleh kepolisian (POLDA JATIM) maupun oleh Kejaksaan Agung.

    “Begini saya kasih tau kalau masuk proses hukum, kalau masuk pengadilan, kalau pengadilannya sedemikian rupa tiba-tiba Lapindo dinyatakan tidak salah kayak apa itu?” sebut SBY sebagaimana dikutip dalam buku ini (hal 14).

    Pada bagian tinjauan teknik, Penulis secara terang-terangan berusaha untuk membantah keras klaim pemerintah bersama DPR yang menganggap Lapindo sebagai bencana alam. Dengan menyajikan sejumlah bukti, kronologi kejadian yang cukup rinci, dan membuka kembali pendapat dan analisa dari para ahli, serta pihak-pihak yang terkait, penulis buku ini berusaha untuk meyakinkan para pembacanya bahwa dalih Lumpur Lapindo sebagai bencana alam jelaslah mengada-ada dan sangat mudah untuk dipatahkan argumentasinya. Sebaliknya, kian menjadi nyata bahwa faktor kesalahan dan kelalaian manusia (human error) sebagai penyebab utama terjadinya bencana kemanusiaan yang terjadi di daerah Sidoarjo dan sekitarnya.

    Jauh lebih banyak ahli geologi perminyakan dunia yang menyatakan Lumpur Lapindo sebagai akibat human error, atau kesalahan teknik pengeboran. Ada pernyataan dari pihak Medco sendiri, sebagai pemilik 32 % saham LBI yang telah mengingatkan pemasangan casing (selubung pengaman) berdiameter 9 5/8 inci saat pengeboran mencapai kedalaman 8.500 kaki. Tapi hingga kedalaman 9,297 kaki (sekitar 2830 m) prosedur baku itu diabaikan. Casing hanya dipasang pada kedalaman 3.580 kaki. Jadi sekitar 1.700 meter pengeboran tanpa menggunakan casing. Singkatnya, dalih Lumpur Lapindo sebagai bencana alam jelas-jelas mengada-ada dan sangat mudah untuk dipatahkan. Ada hasil audit BPK tahun 2007 yang secara eksplisit menyatakan terdapat kelalaian dan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh PT. LBI, sekaligus menyimpulkan adanya kelalaian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan BPMIGAS.
    Tidak sekadar ingin membantah klaim pemerintah, buku ini pun berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan yang cukup mendasar, antara lain: (1) bisakah pemerintah bersikap tegas terhadap PT. LBI?; (2) dapatkah pemerintahan SBY berani menyetop kucuran triliunan dana APBN yang sangat merugikan negara, namun justru menguntungkan perusahaan migas milik keluarga Bakrie?; Dalam hal ini, sebagaimana diketahui pada tahun ini saja, ada Rp 1,6 triliun dana APBN yang dialokasikan untuk biaya penanggulangan Lumpur Lapindo. Setidaknya, sejak tahun 2006 hingga 2012, sudah Rp 6,8 triliun uang APBN digelontorkan untuk Lapindo. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun oleh BAPPENAS, hingga 2014, diproyeksikan akan mencapai Rp 9,6 triliun uang negara yang “dibuang” untuk kepentingan Lumpur Lapindo. (3) mampukah Presiden SBY mengambil alih seluruh tanggung jawab penghentian semburan Lumpur Lapindo dan segala dampak yang ditimbulkannya dengan cara membawa PT LBI ke jalur hukum atas adanya sejumlah unsur tindakan pidana, yang melanggar banyak peraturan perundang-undangan?; (4) sanggupkah, kemudian SBY menyita seluruh aset para pemilik saham PT. LBI sebagai jaminan penggantian atas seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh negara?

    Secara lugas, penulis buku ini memberikan jawaban yang sangat pesimistik. Bahwa hampir tidak mungkin pemerintahan SBY dapat menangani semburan Lumpur Lapindo tanpa harus merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Mengapa? Menurut dugaan penulis, ada indikasi terjadinya konspirasi antara SBY dan Aburizal Bakrie. Ada irisan kepentingan di antara keduanya, ada politik balas budi, ada politik saling sandera, hingga ada praktek kleptokorporatokrasi, yakni sebuah kolaborasi politik anggaran antara pengusaha-politisi dan elit pejabat eksekutif pemerintahan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

    Telah terjadi konspirasi. Konspirasi, yang dalam wikipedia diartikan sebagai persekongkolan atau persekutuan. Lebih jauh lagi, konspirasi didefiniskan sebagai sebuah permufakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah kejahatan melalui berbagai pembenaran aspek legal.
    Sehingga dalam konstruksi pemahaman seperti di atas, maka hampir dapat disimpulkan, bahwa tidak akan terjadi perubahan kebijakan yang signifikan terkait penanganan atas Lumpur Lapindo. Bahwa dana APBN akan tetap terus digelontorkan, dengan mengorbankan alokasi anggaran untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhan, bahwa hal ini sekaligus merupakan indikasi kuat dugaan adanya konspirasi SBY-Bakrie.

    Di tengah pesimisme tersebut, pada bagian akhir buku ini yang membahas tinjauan hukum atas kasus Lumpur Lapindo, pembaca akan dimungkinkan untuk memperoleh secercah harapan. Harapan agar masalah Lumpur Lapindo dapat segera terselesaikan, agar uang negara dapat terselamatkan, dan agar masyarakat yang menjadi korban segera memperoleh penggantian dan penanganan yang lebih manusiawi. Kita pun terus berharap agar tidak ada lagi noda hitam, sebuah preseden buruk dari kegiatan industri hulu migas yang tidak bertanggung jawab, agar kita bisa mengembangkan negeri ini berdasarkan prinsip-prinsip good corporate dan good governance menuju Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera.

    http://4.bp.blogspot.com/--IZjGlACMmE/T-rBuhhpr0I/AAAAAAAABFM/KBaTteOlNQo/s1600/boobks.jpg

    sumber
    Read more...

    Senin, 26 Maret 2012

    0

    Pihak Ketiga dalam Konflik Indonesia Malaysia

  • Senin, 26 Maret 2012
  • Admin
  • Tanpa mengurangi rasa nasionalisme. Opini ini mencoba untuk mengajak para blogger untuk berpikir lebih jernih dan dalam serta mengesampingkan emosi diantara kedua pihak. Sekaligus menjadi perenungan kita bersama.

    Harus diakui bahwa hubungan kedua negara mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Dan saat ini hubungan Indonesia-Malaysia semakin memanas. Di berbagai forum,blog,media dan situs-situs lainnya dengan mudah kita dapati "perang" kata-kata caci maki di kedua pihak. Jujur saja, saya sendiri juga sempat terbawa emosi ketika mengujungi beberapa situs tersebut diantaranya. Namun setelah saya berpikir lebuh jauh, sepertinya ada yang aneh dalam berbagai kasus seputar hubungan Indonesia- Malaysia. Pertanyaan besarnya adalah APAKAH BENAR, MALAYSIA MELAKUKAN BERBAGAI KLAIM BUDAYA INDONESIA?

    Dan kasus inipun menjadi perhatian pemerintah secara serius. Pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal pada Jumat (28/8/2009), sekitar memanasnya hubungan kedua negara mensinyalir adanya pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi untuk mengadu dan memperkeruh suasana dalam hubungan Indonesia dan Malaysia melalui sebuah blog.

    Siasat yang "mereka" gunakan, adalah siasat usang namun masih ampuh dalam memancing emosi orang-orang yang kurang berwawasan, kurang berpendidikan atau berpendidikan terbatas. Diantara trik dan siasat yang digunakan adalah dengan dengan memanipulasi rasa nasionalisme. Mereka mengarahkan rakyat Malaysia untuk membenci Indonesia, begitu juga sebalik-nya. Mereka berupaya terus mencari-cari isu tertentu yang bisa dimanipulasi untuk mengadudomba kedua bangsa.

    Saatnya kita berpikir jernih dan mendalam dalam melihat permasalahan ini dan mengesampingkan emosi. Harus diakui bahwa siasat dengan menunggangi media cetak dan televisi untuk terus mengompori kedua bangsa saling membenci, merupakan trik yang pa-ling ampuh.

    Satu hal yang perlu dipertimbangkan : Dibalik setiap ketegangan antar bangsa/negara, kemungkinan besar ada para pihak yang memulai dan atau kemudian ikut menunggangi konflik yang terjadi, sehingga mereka sangat berkepentingan untuk melanggengkan konflik yang terjadi dengan mengupayakan segala bentuk adu domba. Kepentingan ideologis, politis, ekonomis adalah motif dari para bandit tak bermoral ini.

    Mari kita kaji bersama adanya indikasi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan konflik kedua negara ini.

    1. Boleh jadi datang dari kalangan pebisnis/Korporasi. Golongan ini adalah mereka yang memiliki kepentingan bisnis baik di Indonesia ataupun di Malaysia yang akan diuntungkan dari konflik Indonesia-Malaysia. Krisis Ambalat misalnya, dipicu oleh kepentingan Shell yang berkepentingan untuk mendapatkan konsesi eksploitasi minyak di kawasan tersebut. Sementara Di Indonesia, ada kalangan yang merasa terancam dengan investasi dan bisnis asing di Indonesia, termasuk Malaysia.

    Golongan ini memiliki akses politik dan ekonomis yang luar biasa besar sehingga dapat mempengaruhi hukum, pemerintah, aparat, media, dan masih banyak lagi. Hukum utama sebuah korporasi adalah profit yang maksimal bagi pemegang saham, dan bila perlu mereka akan menghalalkan segala cara, kalau perlu mengorbankan rakyat di segala belahan dunia (ingat kasus manipulasi data finansial Enron, kasus-kasus lingkungan yang melibatkan perusahaan-perusahaan energi).

    2. Bagaimana peran kaum Neo-Imperialis dalam memanfaatkan situasi konflik Indonesia-Malaysia. Pastinya kaum neo-imperialis tidak menginginkan stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara. Indonesia-Malaysia yang damai dan berhubungan baik merupakan mimpi buruk bagi mereka. Terlebih lagi, Indonesia dan Malaysia adalah negara mayoritas Muslim. Golongan ini mempunyai hubungan simbiosis mutualisme dengan golongan Kristen radikal, golongan separatis, dan juga kalangan bisnis. Misalkan Indonesia-Malaysia perang habis-habisan, kemungkinan "mereka" mengambil kesempatan menguasai, johor, batam, bintan.Ingat bahwa fakta selat malaka adalah lokasi paling strategis di dunia untuk perdagangan. Selama perang pastilah UN turut campur, kesempatan ini digunakan "Barat" untuk deploy troops, diselat malaka.


    3. Lantas bagimana dengan politisi Musiman/Nasionalis Ekstrimis? Golongan ini tidak memiliki peran signifikan, lebih merupakan "penggembira" yang hanya akan mengais-ngais remah-remah kue sisa 4 golongan di atas. Mereka gemar mencari popularitas dengan menunggangi isu-isu politis dan selalu sigap memakai topeng dan baju "Nasionalis", walaupun tujuan mereka hanya sekedar kursi di pemerintahan (mulai dari Kepala Desa sampai Anggota DPR), penyebutan nama mereka di Koran, atau popularitas sesaat.

    Di sisi lain mereka terus melakukan korupsi, pungli, maling, narkoba, dan entah apa lagi. Ketegangan antara Indonesia-Malaysia adalah panggung sandiwara yang tepat bagi mereka untuk mencitrakan diri sebagai sosok nasionalis sejati dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan dangkal emosional yang berbahasa sensasional dan bombastis untuk menaikkan popularitas mereka. Tentu saja para badut munafik ini sangat berkepentingan dengan adanya konflik Indonesia-Malaysia.


    Kesimpulan : Setiap golongan akan mendapatkan bagian kuenya apabila sampai terjadi konflik frontal antara Indonesia-Malaysia, dan korbannya tentu saja adalah rakyat Indonesia dan Malaysia sendiri dan yang menang perang ini adalah pihak ketiga, bukan Malaysia atau Indonesia.

    Jadi mari kita coba berpikir ulang dalam menyikapi situasi yang memanas ini dan pastinya dengan mengesampingkan emosi yang ada. Jangan menjadi pihak yang akan semakin memperkeruh keadaan.Mari kita lihat bersama siapakah pihak ketiga tersebut agar kita jangan menjadi korban. Dan pastinya diperlukan Kerja Keras kita semua untuk mengetahui siapa yang ada di belakang ini.


    NOTE: artikel ini bisa diteruskan kepada para blogger semuanya untuk mencegah situasi yang semakin memanas antara Indonesia-Malaysia
    Read more...

    Subscribe